Akuntabilitas di Lembaga Keuangan Islam (Peran Dewan Pengawas Syariah)


Saat ini perkembangan keuangan syariah dunia telah berkembang dengan sangat pesat.  Baik dalam sektor Perbankan Syariah, Asuransi Syariah,  Reksa Dana Syariah, Permodalan maupun Sukuk. Negara dengan keuangan syariah terdepan berdasarkan Islamic Finance Development Indicator adalah Malaysia dan negara-negara persatuan GCC. Pertumbuhan yang bagus seharusnya diimbangi dengan praktik ataupun pelaksaaan yang bagus pula, dalam hal ini praktek pelaksaan kegiatan operasional keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Karna memang kenyataan nya kelemahan dari keuangan syariah adalah dipelaksaaan operasionalnya, yakni harus mengedepankan unsur keadilan sosial dan jauh dari pelarangan muamalat dalam islam yakni maisyir, riba dan gharar.

Suatu kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan islam dapat ditinjau dan dilihat dalam laporan DPS (Dewan Pengawas Syariah), dimana peran dari DPS sendiri adalah memastikan pelaksaan kegiatan operasiona pada Lembaga keuangan islam sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Istilah DPS keuangan islam international adalah SSB atau Syariah Komite, dimana sama-sama memilki peran untuk mengawasi pelaksanaan pada lembaga keuangan islam dinegara masing-masing.

Dalam artikel ini penulis akan mengeksplorasi tentang perbedaan laporan oleh DPS atau komite syariah dengan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh AAOIFI. Laporan tersebut meliputi lima bidang yakni format laporan, latar belakang syariah komite, proses audit dan transaksi yang tidak sesuai syariah dan zakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aribi, 2015) menyatakan bahwasan nya indeks Syariah laporan audit tertinggi adalah di Albaraka Islamic Bank, sementara indeks terendah yaitu Kuwait Finance House. Adapun untuk standart format laporan telah mencapai Sai tertinggi yaitu 100%. Mengenai pengungkapan latar belakang anggota komite syariah sendiri telah mencapai 50% lebih, namun beberapa lembaga keuangan islam masih dibawah angka itu. Selanjutnya terkait pelaporan audit dan lembaga keuangan islam, tidak ditemukan catat transaksi artinya tidak ada indikasi sebuah lembaga keuangan islam melakukan praktek transaksi yang menyimpang dari aturan dalam islam. Yang terakhir adalah mengenai pelaporan zakat atau dana kebajikan, bahwasan nya ditemukan 7 lembaga yang telah melaporkan, sementara yang lain nya belum mengungkapkan.

Jika dilihat dari hasil penelitian tersebut tampaknya praktek kepatuhan syariah dilembaga keuangan syariah negara GCC dan Malaysia masih jauh dari hari harapan. Hal ini kemudian akan menjadi evaluasi untuk kedepan nya, dan memungkinkan untuk mencari tau kenapa masih ditemukan lembaga keuangan islam yang tidak melakukan praktek kegiatan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh AAOIFI. Tidak hanya untuk negara teluk dan Malaysia saja namun berlaku pula dilembaga keuangan islam yang beroperasi di Indonesia, melihat saat ini pertumbuhan ekonomi syariah masih dinomor 10 untuk peringkat dunia. Kedepan perlu adanya inovasi-inovasi baru serta rancangan ide yang kreatif, agar kedepan lembaga keuangan syariah Indonesia mampu bersaing dikancah global dan terus berkembang dengan pesat sehingga dimasa mendatang Indonesia mampu menjadi negara dengan pertumbuhan Ekonomi Syariah terbesar dunia.

Oleh : Susi Susanti

Sumber : Aribi dkk Accountanbility in Islamic Financial instiutions ; the role of the Shariah Supervisory Board REports [Journal]. - [s.l.] : Central Lancashire online Knowledge, 2015.

Post a Comment

0 Comments