PHK Ditengah Kesulitan, Apakah Di Benarkan ?

Pandemi Corona Virus (Covid-19) tidak hanya berdampak terhadap kesehatan saja. Sektor ekonomi juga ikut terpukul atas mewabahnya Covid-19. Akibat adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, karantina mandiri dan himbauan untuk work from home bahkan bisa jadi penerapan lock down dapat dilakukan oleh Pemerintah. Hal tersebut tentunya mempengaruhi produksi dan penjualan pada berbagai perusahaan.


Bagi perusahaan hal ini pastinya merupakan sebuah dilema untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan atau melanjutkanya. Namun tak bisa di pungkiri bila kenyataan nya banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan usaha nya beku. Apalagi yang kita kenali pada perusahaan-perusahaan produksi yang memproduksi barang dan kunci nya ada di pengerjaan produksi itu sendiri oleh SDM.

Bila SDM tidak bekerja maka akan mengalami gagal produksi. Ketika gagal produksi maka pemasukan arus kas perusahaanpun kosong. Ditambah beban perusahaan yang harus mengaji setiiap karyawan nya. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, terpaksa para karyawan di rumahkan atau paling parah nya kena PHK (pemutuan hubungan kerja)

Ekonom dari Institute for Development, Economic and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho memprediksi jika tak segera ditangani, gelombang PHK bakal mencapai puncaknya pada Juni mendatang, dengan pekerja di sektor pariwisata dan jasa yang paling terdampak.
Lalu, apakah keputusan PHK saat terjadi pandemi corona virus(covid-19) ini dibenarkan?

Undang undang, sebelumnya telah mengatur ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga PHK dapat dilakukan oleh Perusahaan. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur PHK dapat dilakukan jika perusahaan yang mengalami kerugian, force majeur atau untuk efisiensi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan mengalami kerugian atau force majeur

Menurut Pasal 164 UU Ketenagakerjaan Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena atau keadaan memaksa (force majeur). Definisi force majeur tidak diatur secara rinci dalam KUHPerdata di Indonesia. Pasal 1245 KUHPerdata Pasal ini menyebutkan:

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam hal ini pekerja berhak masing-masing satu kali atas uang pesangon pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Jika perusahaan mengalami kerugian 2 tahun terus menerus, berulah perusahaan tersebut boleh melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) itupun dengan melampirkan bukti yang audit oleh akuntan publik yaitu laporan keuangan perusahaan 2 tahunn terakhir.

2. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan melakukan efisiensi

Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi. Berkaitan dengan PHK dengan alasan Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. MK Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Dari Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan, PHK dengan alasan efisiensi itu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi alasan Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi harus dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.
Dalam hal ini Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kondisi seperti sekarang ini memanglah sangat sulit, maka dari itu marilah sama sama bahu membahu demi melawan virus corona ini. Pasti banyak sekali hikmah yang Allah berikan atas segala kejadian. Begitu juga dengan wabah ini. Jangan menyarah untuk mengikhtiarkan segala sesuatu karena perkara rezeki hanya Allah yang maha kuasa yang mengatur.

Post a Comment

0 Comments