PENGUATAN RANTAI NILAI HALAL DAN PRESPEKTIF KESADARAN MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA TERHADAP MAKANAN HALAL

Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang mem perdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin ke halalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib, dan syubhat terkandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak se seorang. Oleh karenanya, syariah Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan mimunan itu halal, haram, atau meragukan (syubhat).

Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pengolahan berkontribusi sebesar 20,16 persen dari total PDB Indonesia yang mencapai Rp 13.588,8 triliun pada tahun 2017. , isu makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen Muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk produk yang beredar dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (product liability) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Arti halal dalam beberapa pendapat para ulama yaitu :

 Al-Jurjani menulis, kata ”halal” berasal dari kata الحل yang berarti ” terbuka”  الفتح .( Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.”

 Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas‘ûd al-Baghawî (436-510H) dari mazhab Syafi’i, berpendapat kata “halâl” berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.

 Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkânî (1759-1834 H) berpendapat, dinyatakan sebagai halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah.

 Yusuf al-Qaradhawî, mendifiniskan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan kenegara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz, & Khan, 2016). Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa disebut dengan Muamalah (Qardhawi, 1993).

Salah satu strategi dalam upaya pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka didunia adalah penguatan rantai nilai halal (halal value chain). Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 memuat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat muslim yang terbagi menjadi beberapa klaster diantaranya : (1) klaster makanan dan minuman halal; (2) klaster pariwisata halal; (3) klaster fashion muslim; (4) klaster media dan rekresiasi halal; (5) klaster farmasi dan kosmetik halal dan (6) klaster energi terbaharukan. Pengembangan industri makanan dan minuman halal dimulai dari menjaga nilai kehalalan produk dari hulu ke hilir. 

Suatu produk harus terjaga kehalalannya mulai bahan baku hingga produk jadi yang siap konsumsi. Manajemen Penanganan produk harus berbeda dan terpisahkan antara yang halal dengan tidak halal. Strategi value chain menginginkan adanya integrasi dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan komsumsi hasil akhir produk. semuanya harus menunjukkan nilai syariah tidak boleh bercampur dengan makanan tidak halal. Dalam hal pembiayaanpun harus menggunakan keuangan syariah. Asuransinya juga syariah untuk meminimalisasi risiko usaha.

Jaminan produk halal di Indonesia telah diatur Kementerian Agama melalui undangundang nomor 33 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib mendaftarkan produknya. Pemerintah melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI memiliki tanggungjawab dalam memeriksa dan memberikan sertifikasi mengenai makanan dan minuman halal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ketangan kosnumen akhir.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastianhukum.Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 UU Konsumen menetapkan hakhak konsumen yaitu sebagai berikut:

 hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

 hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

 hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

 hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

Sementara itu, penerapan rantai nilai halal pada Industri makanan dan minuman menghadapi peluang dan tantangan yang dikelompokkan dalam beberapa aspek seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Untuk menyusun strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal, kondisi dan posisi Indonesia saat ini harus dipetakan menggunakan analisis SWOT. Pemetaan kekuatan,kelemahan, peluang, dan tantangan berdasarkan value chain industri makanan dan minuman
halal dirangkum dalam tabel berikut :

6
Sumber : Masterplan Ekonomi Syariah 2019 – 2024 Saat ini, sertifikasi halal bersifat sukarela namun pada 2019 akan bersifat wajib. Dengan memiliki sertifikat halal, produk akan memiliki banyak keunggulan kompetitif. Saat ini, sertifikat halal adalah jaminan bahwa produk tertentu telah diselidiki secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai dengan hukum syariah Islam. Karenanya meyakinkan Muslim untuk mengonsumsi produk tersebut.

Sertifikasi halal oleh MUI memainkan peran penting karena didefinisikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan memenuhi persyaratan higienis, sanitasi, dan keselamatan. Produk yang disertifikasi Halal oleh dewan dapat menggunakan logo halal merek dagang terdaftar. Oleh karena itu, Hughes dan Malik (2017) mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kunci yang emungkinkan pengembangan industri halal global yang sukses. Keunggulan kompetitif diperoleh oleh perusahaan dengan sertifikasi halal, terutama jika mereka ingin menembus komunitas Muslim di banyak negara.

Dalam proses penerbitan sertifikasi halal, setidaknya akan ada tiga komponen yang bekerja di dalamnya yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia telah memiliki panduan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Requirements of Halal Certification HAS 23000 (Policies, Procedures and Criteria).

Dalam Laporan Global Islamic Economy 2018/2019, pengawasan regulasi terhadap produksi makanan halal terus membaik, dengan UEA dan Malaysia yang memimpin. Malaysia telah meluncurkan Badan Otoritas Halal Internasional (IHAB) untuk mengawasi dan mengatur lembaga sertifikasi serta melarang perilaku mencari laba. Malaysia telah berupaya mengalokasikan RM1 miliar untuk Dana Pembangunan Halal serta memperluas layanan sertifikasi halal, saat ini saja terdapat 60 negara yang menerima sistem sertifikasi Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara perspektif kesadaran masyarakat terhadap HVC makanan dan minuman.

Indonesia dalam laporan Global Islamic Economy 2018/2019 memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menghabiskan total US $ 218,8 miliar di seluruh sektor ekonomi Islam. Pada tahun 2017, dengan 215 juta Muslim mewakili 13 persen dari populasi Muslim global. Peringkat Indonesia untuk ekonomi Islam global meningkat dari posisi 11 ke posisi 10, menyalip Brunei. Kondisi ini, terutama didorong oleh kenaikan peringkat makanan halal, serta peningkatan kesadaran melalui acara dan liputan pers makanan halal.

Nooh (2007) berpendapat bahwa sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Sedangkan kegagalan mendapatkan sertifikasi halal akan menjadi kerugian yang relatif besar bagi pengusaha. Namun, di Indonesia, ada banyak perusahaanterutama UKM yang tidak mengajukan sertifikasi karena sumber daya terbatas mengenai standar (Raja Adam, 2012).

Dari literatur yang dianalisa, sertifikasi halal merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian makanan dan minuman, hal ini didorong oleh kesadaran konsumen muslim akan pentingnya kehalalan suatu produk. Kampanye halal life di media sosial dan elektronik membuat muslim melek terhadap sertifikasi halal produk, sehingga sangat efektif mendorong para pengusaha mengembangkan industri dan pasar halal. Selain itu, infrastruktur pendukung sangat penting dalam mendorong efektivitas sertifikasi halal melalui berbagai lembaga penunjang seperti lembaga halal center, lembaga penjamin halal, perwakilan BPJPH di level daerah, dan juga melalui sistem informasi halal yang terintegrasi.

Penguatan kerja sama ekonomi internasional juga dapat diinisiasi melalui keikutsertaan Indonesia secara rutin dalam mengikuti eksibisi dan kompetisi internasional untuk memperkuat eksistensi Indonesia di industri halal internasional. Selain itu, adanya inisiatif untuk mendirikan international halal centre yang bertujuan untuk menjembatani kerja sama Indonesia dengan pihak luar negeri dalam mendorong promosi dan kerjasama internasional untuk mengembangkan industri halal di Indonesia.

Post a comment

0 Comments