PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI KAIOTAN DENGAN SEJARAH SISTEM PEREKONOMI

PENDAHULUAN
Indonesia terkenal dengan negara kepulauan, terdapat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Beragam suku dan budaya yang berbeda tetapi tidak menjadikan perbedaan suku tersebut terpecah belah, penduduk Indonesia terkenal sangatlah ramah dikalangan para turis luar negeri. Indonesia dikenal juga memiliki beragam keindahan alam itulah mengapa Indonesia diminati turis luar negeri untuk menikmati liburannya di Indonesia.

Dengan beragam keindahan alam yang dimiliki setiap daerahnya, keunikan makanan setiap daerahnya, kekhasan yang dimiliki setiap daerahnya menjadikan sumber pemasukan bagi setiap penduduk daerah tersebut. Dengan adanya turis-turis yang berdatangan, kedatangan mereka sangatlah menguntungkan bagi negara khususnya bagi warga daerah setempat. 

Lalu bagaimana kondisi mereka semua di tengah pandemi ini? Bagaimana pendapatan negara yang sangat menurun akibat pandemi ini? Bagaimana nasib para penduduk yang pendapatan utamanya mengandalkan wisata alam atau dagangan oleh-oleh bagi para turis? Dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini?

Indonesia juga dikenal memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 ini dari data BPS untuk jumlah penduduk yang dilakukan dalam sensus penduduk menunjukkan peningkatan setiap lima tahun sekali. Bahkan BPS sudah memproyeksikan jumlah penduduk di 2020.


Jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada 2020 meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Peningkatan tersebut juga diproyeksikan akan terjadi di setiap pulau di Indonesia. Banyaknya penduduk Indonesia ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sampai saat ini Indonesia masihlah sebagai negara berkembang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada september 2019 sebesar 9,22% presentasi angka tersebut setara dengan 24,97 orang. Dan angka kemiskinan ini terbilang sudah turun dibandingkan maret 2019, presentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,69% menjadi 6,65%. Sedangkan di daerah pedesaan turun dari 12,85% menjadi 12,6%.
Dari data di atas terlihat bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia tidak lagi tinggi melainkan terdapat penurunan, data tersebut diambil sebelum terjadinya pandemi. Bagaimana kedadaan ekonomi Indonesia saat ini ketika pandemi, Ketua Umum Kadin Indonesia bRosan Roeslani menilai ekonomi Indonesia saat saat ini masuk dalam kondisi sangat berat. Kondisi yang sangat berat ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK mencapai jutaan orang.

Kemenkeu mengatakan apabila yang dirumahkan mencapai lebih dari 5,2 juta orang, maka ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut kemenkeu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 0,4%. Pada kuarta I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Sebuah angka yang sangat tinggi, sebelumnya pemerintah merilis angka proyeksi ekonomi yakni di level4,5%-4,7% angka ini jauh berbeda dengan angka realisasi.

Pada kuartal II 2020 Kadin memproyeksi ekonomi nasional akan lebih berat dibandingkan kuartal I 2020. Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi 3-5%. Sedangkan realisasi nya angka kuartal II ini minus 3-5%, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57%, investasi 32%, belanja pemerintah 7-8% dan sisanya ekspor impor. Yang terganggu saat ini adalah konsumsi domestik hal ini berdampak sangat dahsyat pada konsumsi masyarakat dan m,enyebabkan perekonomian turun.

Penduduk Indonesia termasuk masyarakat yang konsumtif, perilaku konsumtif adalah prilaku seseorang yang suka membelanjakan uangnya dalam jumlah yang besar. Dadang Hawari salah seorang psikolog mengatakan masyarakat kita saat ini lebih mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya. Artinya sebebrapapun pengahsilan seseorang, bila pola hidup konsumtif yang diterapkan, tetap tidak akan mencukupi.

Tidak heran Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk bagin para pedagang luar negeri untuk memasarkan produknya di Indonesia melihat perilaku masyarakat saat ini tentunya pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Melihat betapa konsumtifnya masyarakat kita mereka akan rela mengeluarkan banyak uang untuk sekedar gengsi dan gaya.

Semenjak pandemi COVID-19 ini dan kebijakan untuk dirumah saja untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sekitar 30% konsumen merencakan untuk lebih sering berbelanja secara daring (online).semua produsen dan distributor pun mengubah haluan menjadi jual-beli yang bisa dilakukan secara online.
Dari sisi konsumsi, sebanyak 49% konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah. Hal ini mendorong kenaikan pertumbuhan penjualan bahan pokok seperti telur yang naik 26%, daging yang mengalami kenaikan penjualan 19%, permintaan daging unggas naik 25%, sertya penjualan buah dan sayur meningkat 8%.
Kategori produksi seperti bumbu masak dan farmasi menunjukkan pertumbuhan pejualan tertinggidi segmen ritel masing-masing 44% dan 48%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kategori produk yang lainnya. 

Akibat COVID-19 ini juga masyarakat Indonesia lebih cenderung berbelanja di pasar modern. Secara Nasional konsumen kelas atas lebih memilih berbelanja di supermarket, sementara di jakarta tidak hanya kelas atas yang memilih berbelanja di supermarket tetapi kalangan masyarakat menengah dan bawah juga lebih banyak berbelanja di supermarket.
Akibat penyebaran virus COVID-19 ini, masyarakat Indonesia jadi lebih perhatian terhadap kesehatan dan kebersihan.sebanyak 44% konsumen mengaku lebih sering mengkonsumsi produk kesehatan dan 37% lebih sering mengkonsumsi minuman bervitamin. Para pelaku industri vitamin dan obat-obatan menangkap peluang ini dengan menambah anggaran beriklan di televisi.

Studi Nielsen juga mengatakan bahwa 80% konsumen Indonesia mengakses informasi seputar COVID-19 lewat media sosial, disusul berita televisi (77%), dan mesin pencari online (56%). Ketiga medium ini adalah sumber informasi yang paling banyak diakses oleh koonsumen untuk mengetahui perkembangan Covid-19.
Namun pada saat ini di tengah pandemi yang melanda, data menunjukkan penurunan ekonomi yang sangat signifikkan banyak orang yang sudah dirumahkan dan tidak bekerja banyak yang kemudian di PHK. Pandemi ini membunuh hiperealita di masyarakat kita, kalau sebelum pandemi masyarakat Indonesia berbondong-bondong membeli kopi seharga 50 ribu hanya untuk gaya di tengah pandemi saat ini banyak yang sadar akan hiperealita tersebut.

Perusahaan jasa pengiriman pun juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi, karena sekarang ini sudah terjadi perubahan konsumen serta produksi an distribusi, dilihat dari data bahwasannya sekarang ini orang lebih memilih untuk melakukan belanja online. Maka dari itu, para produsen dan distributor juga melakukan penjualan melalui online agar lebih diminati.
PEMBAHASAN
Di masa pandemi ini bukan hanya sebagian orang yang terdampak melainkan hampir di semua kalangan terdampak Covid-19, bagi orang yang berpenghasilan tinggi mungkin akan baik-baik saja apabila dirumah saja karena tentu pandemi ini tidak mempengaruhi pendapatannya, tetapi untuk sebagian orang yang memiliki pendapatan rendah bahkan yang memiliki pendapatan perhari ibaratnya apabila tidak bekerja di hari itu maka tidak akan bisa makan.

Sekarang ini bukan lagi waktunya untuk saling egois tetapi semua kalangan masyarakat harus saling mebantu dan bergotong-royong, yang kaya membantu yang miskin. Beberapa bulan kemarin maraknya tren para artis dan ifluencer membuka donasi untuk membantu orang-orang yang terkena dampak Covid ini. Hal ini tentu menjadi kegiatan yang positif dan patut untuk dibanggakan. Itu menandakan bahwasannya masih banyak kepedulian untuk saling membantu satu sama lain.
Bahkan sekarang pemerintah mengeluarkan solusi untuk mengatasi masyarakat yang terdampak Covid ini yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) ada juga sembako dari presiden yang diberikan setiap bulannya. Hal ini tentu sangat membantu bagi masyarakat kita, tidak khawatir lagi memikirkan bagaimana menyambung hidup kedepannya.

Dalam kondisi saat ini, di dalam ekonomi Islam ada instrumen yang bisa digunakan. Misalnya, zakat, infaq, shodaqoh digunakan untuk para fakir miskin salah satunya yang terkena PHK agar bisa membeli beras dan kebutuhan primer lainnya. Sealin itu, uang akat bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti modal usaha dll.
Wakaf juga bisa dikelola lebih maksimal untuk dijadikan tempat usaha yang bisa digunakan orang-orang yang putus kerja. Namun, ini berlaku ketika masyarakat melakukan kewajiban nya sesuai dengan syari’at Islam. Saat ini, masih banyak orang-orang yang melalaikan kewajibannya dengan alasan tidak memenuhi kewajiban zakat padalah dengan ZISWAF, pada masa pemerintahan Rasulullah dan para sahabat mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang.

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian terbaru tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun laporan penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun 1,8 triliun.
Zakat ternyata memberikan dampaksecara makro ekonomi, yaitu bahwa zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi. Hal ini juga dinyatakan karim bahwa zakat mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana zakat sangat membantu dalam mencegah kemiskinan bahkan menghapuskan kemiskinan di masyarakat, maka seharusnya apabila dana zakat sudah optimal angka kemiskinan tidak lagi tinggi. Dan juga dana zakat bisa sangat membantu orang-orang yang terdampak Covid. Sehingga penurunan ekonomi saat ini tidaklah terlalu buruk apabila pendanaan zakat sangat optimal.

Diantara beberapa kajian sejarah pemikiran ekonomi adalah kajian ekonomi di zaman Khulafa Rasyidin dan sistem perekonomian di zaman mereka. Di zaman itu, terdapat beberapa sistem perekonomian Islam, seperti penarikan zakat yang tegas di zaman Abu Bakar, dan beberapa reformasi dan perombakkan sistem yang dilakukan pada masan Khalifa Umar bin Khattab, bahkan ada sistem yang baru dikenalkan dan dicetuskan dalam sejarah Islam di periode pemerintahannya. Kemudian sumber daya alam dikembangkan di aman Utsman bin Affan dan penghargaan terhadap para pensiunan pada masa Khalifa Ali bin Abi Thalib.
Salah satu khalifah yang paling suksen menjalankan sistem perekonomian yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau terbilang sukses dalam memimpin dan mensejahterakan rakyatnya. Sosok Umar dikenal sangat tegas dalam memimpin, sederhana dalam kehidupan sehari-harinya, dan taat dalam beragama.

Sosok kepemimpinan seperti ini sangat jarang, bahkan tidak ditemukan di zaman sekarang ini. Banyak kalangan sejarawan yang menilai bahwa Umar sukses mensejahterakan perekonomian umat muslim dan non-muslim saat itu. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dibidang ekonomi saat menjabat difokuskan pada tiga kebijakan yaitu pendirian lembaga baitul maal, pendirian lembaga al-hisbah, dan reformasi kepemilikan tanah.

Dalam sejarah, pembangunan institusi baitul maal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham hal ini terjadi pada tahun 16 H. Oleh karena itu, umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan harta hasil pengumpulan pajak tersebut. Maka seluruh anggota kabinet bersidang dan diminta pendapat mereka tentang penggunaan uang tersebut.

Riwayat pendirian baitul mal secara institusional mengisyaratkan bahwa ide pendirian baitul mal tersebut tidak orisinil dari Islam, akan tetapi berasal dari pengaruh pemerintahan-pemerintahan yang ada di masa itu, seperti pemerintahan kerajaan Romawi dan Persia. Adopsi sistem keuangan tersebut tidak menyebabkan umar langsung mengaplikasikannya sama seratus persen dengan pemerintahan yang lain. Akan tetapi sistem dari non-muslim itu tetap dipilah dan dipilih sehingga tidak menyalahi aturan ketentuan syari’at Islam.

Kebijakan yang diterapkan Umar dama lembaga baitul mal diantaranya adalah dengan mengklasifikan sumber pendapatan negara menjadi empat yaitu:
1. Pendapatan akat dan ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dab jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an.

2. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.

3. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.

4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.


Klasifikasi sumber pendapatan negara diatas sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan Islam. Salah satu tujuannya adalah agar suatu sumber pendapatan tidak tercampur dengan pendapatan yang lain seperti zakat dan pajak.
Di samping mendirikan beberapa departemen dalam pendistribusian baitul mal, Umar juga menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikannya, ia tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah Saw dengan orang-orang yang telah berjuang membela beliau.

Menurut pendapatnya kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta bangsa itu. Prinsip keadilan menghendaki bahwa usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.

Karena hal itu, Umar membentuk sistem diwan, yang menurut pendapat terkuat mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Dalam rangka ini, ia menunjuk sebuah komite nassab ternama yang terdiri dari Aqil bin Abu Thalib, Mahamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut’im untuk membuat laporan sensus penduduk.
Umar bin Khattab telah memberikan kontribysi yang berharga bagi manajemen keuangan Islam, yaitu dengan mendirikan baitul mal secara institusional. Karena jika lembaga baitul mal tersebut tidak segera dibentuk, seiring dengan semakin meluasnya wilayah pemerintahan Islam saat itu, maka tentunya akan menyulitkan pemerintahan Islam sendiri dalam menegelola keuangan negara.

Selain menjadikan baitul mal sebagai sebuah lembaga otonom dalam pemerintahannya, Umar juga menjadikan peengawasan pasar (al-hisbah) yang telah digagas oleh Rasulullah saw menjadi sebuah lembaga tersendiri. Lembaga ini sangat membantu pemerintahan Umar untuk mengontrol harga barang di pasar, menindak para pelaku pasar jika melakukan penyelewengan dan kecurangan dalam jual beli.

Gagasan kebijakan dan sistem yang diterapkan oleh Umar, baik dalam pemerintahannya secara umum ataupun dalam menangani masalah perekonomian ini patut untuk diteladani. Namun perlu diketahui bahwa sebaik apapun kebijakan dan sistem yang dijalankan, tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika sikap dan kepribadian para pemimpin masih mementingkan diri sendiri dan kurang mementingkan nasib rakyatnya.





Oleh: Umi Hani Tadzkia , Mahasiswi STEI SEBI

Post a comment

0 Comments